PURWAKARTA – Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) rutilahu yang bersumber dari aspirasi anggota DPR RI Puteri Komarudin di Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, menuai keluhan dari sejumlah warga dan tokoh masyarakat.
Persoalan yang mencuat berkaitan dengan harga material bangunan yang dinilai lebih tinggi dibandingkan harga material sejenis di sejumlah toko bangunan lain. Keluhan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pengadaan material dan optimalisasi penggunaan anggaran bantuan.
Masyarakat berharap pihak pelaksana memberikan penjelasan secara terbuka agar persoalan yang berkembang dapat diperiksa berdasarkan fakta di lapangan.
Salah satu material yang menjadi sorotan adalah balok kayu berukuran 10 x 10 sentimeter dengan panjang 3 meter. Berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat, harga material tersebut mencapai Rp88.000 per batang.
Sementara itu, harga kayu sejenis di sejumlah toko bangunan sekitar disebut berkisar Rp60.000 hingga Rp70.000 per batang.
Jika ukuran, kualitas, spesifikasi, dan kondisi penjualan material tersebut benar-benar setara, terdapat selisih harga sekitar Rp18.000 hingga Rp28.000 per batang.
Perbedaan harga tersebut menjadi perhatian masyarakat karena dinilai berpotensi memengaruhi jumlah material yang dapat diperoleh dari anggaran bantuan yang tersedia.
Program BSPS tersebut disebut memiliki nilai bantuan Rp20 juta untuk setiap penerima manfaat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran itu dialokasikan sebesar Rp17,5 juta untuk pengadaan material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja atau HOK.
Namun, bagi sebagian penerima manfaat, persoalan tidak hanya menyangkut harga material, tetapi juga kecukupan jumlah bahan bangunan untuk menunjang perbaikan rumah.
Salah seorang penerima manfaat, M. Sidik, mengaku kebingungan karena material yang diterimanya dinilai belum mencukupi kebutuhan perbaikan rumah.
Keterbatasan ekonomi keluarga membuat dirinya kesulitan apabila harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli bahan bangunan secara mandiri.
Di tengah kebutuhan sehari-hari yang harus tetap dipenuhi, pengeluaran tambahan tersebut menjadi beban tersendiri bagi keluarga penerima bantuan.
“Jangankan untuk membeli bahan material bangunan, untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari pun masih sulit”. Ungkap M Sidik dengan raut wajah kebingungan. Minggu (25/10/26)
Kondisi ini mendorong harapan agar pihak pelaksana dan penanggung jawab program turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi rumah, menghitung kebutuhan material, serta mencocokkan jumlah bahan yang diterima dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Warga berharap program yang bertujuan membantu masyarakat memperbaiki rumah tidak layak huni tersebut benar-benar memberikan manfaat sesuai kebutuhan penerima manfaat, terutama keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Keluhan tersebut turut mendapat perhatian tokoh masyarakat setempat, Ki Darmo. Ia berharap pihak pelaksana maupun penanggung jawab program tidak hanya memberikan penjelasan secara administratif, tetapi juga bersedia melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi di lapangan.
Menurutnya, pengecekan diperlukan agar setiap keluhan masyarakat dapat ditindaklanjuti berdasarkan kondisi nyata, bukan sekadar penjelasan dari masing-masing pihak.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk mencocokkan anggaran pengadaan, harga satuan material, spesifikasi bahan bangunan, serta jumlah material yang diterima setiap penerima manfaat.
Selain itu, keterbukaan mengenai mekanisme pengadaan dan rincian penggunaan anggaran dinilai dapat membantu masyarakat memahami pelaksanaan program sekaligus mencegah berkembangnya kesalahpahaman.
Masyarakat, kata Ki Darmo, pada dasarnya mengharapkan agar bantuan pemerintah benar-benar dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi warga yang membutuhkan.
Menanggapi hal tersebut, Intan, yang disebut sebagai pihak penanggung jawab atau pelaksana program, menyatakan bahwa tahapan dan prosedur pelaksanaan bantuan telah dijalankan.
Intan menjelaskan, sebelumnya pihaknya telah mengumpulkan para penerima manfaat di Kantor Desa Cipinang untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme dan tahapan pelaksanaan program.
Terkait harga material, Intan menyebut TB Mancur Jaya menawarkan harga paling rendah dibandingkan dua peserta tender lainnya yang mengikuti proses pengadaan.
“Dari tiga toko material yang ikut tender, TB Mancur Jaya merupakan yang paling murah,” kata Intan saat di konfirmasi melalui jaringan seluler Whats App Minggu (25/10)
Intan juga meminta masyarakat agar tidak membandingkan harga material dari penyedia yang mengikuti proses pengadaan dengan harga di toko bangunan lain tanpa terlebih dahulu melihat mekanisme dan ketentuan pengadaan yang digunakan.
Menurut Intan, harga material yang dipakai dalam pelaksanaan program mengacu pada hasil proses tender yang telah dilakukan.
Lebih lanjut, Intan menjelaska, bahwa pembelian material dilakukan berdasarkan harga yang telah ditetapkan dalam proses tender. Ia menyatakan bahwa bukti pembelian berupa faktur tersedia dan dapat menjadi dasar untuk mencocokkan harga material yang dibelanjakan.
Menurut keterangannya, informasi mengenai harga pengadaan juga telah disampaikan kepada masyarakat penerima manfaat melalui grup PCB dan dipampang sebagai bentuk keterbukaan informasi.
Intan turut membantah adanya pemotongan dana bantuan oleh pihak mana pun. Ia menyatakan bahwa pembelanjaan dilakukan sesuai harga dan nominal yang telah ditetapkan.
“Semua faktur pembelanjaan sesuai harga yang sudah ditetapkan di tender, bukan asal-asalan. Masyarakat juga sudah mengetahui karena informasinya disampaikan di grup PCB dan dipampang,” ujar Intan.
Intan menambahkan, “Tidak ada yang dipotong. Pembelanjaan sesuai harga dan nominal yang sudah diberikan, tidak ada pemotongan sedikit pun dari pihak mana pun.” Pungkasnya (red)
